IPNU IPPNU dan Darul Ihsan

-
Dampingan PAC Pragaan 
Darul Ihsan 23-26





Postingan populer dari blog ini

KEANGGOTAAN

-
KEANGGOTAAN, STRUKTUR dan PERMUSYAWARATAN  Oleh : Mabrur A Maima KEANGGOTAAN, STRUKTUR dan PERMUSYAWARATAN 1.    Keanggotaan IPNU dan IPPNU Keanggotaan IPNU dan IPPNU terdiri dari : a.    Anggota biasa, yaitu Setiap pelajar Indonesia yang menyetujui PD / PRT IPNU –    IPPNU. b.    Anggota Istimewa, yaitu Alumni pengurus IPNU - IPPNU yang terwadahi dalam majlis Alumni IPNU c.    Anggota kehormatan adalah orang yang dianggap berjasa kepada organisasi  Setiap anggota berkewajiban : a)    Menjaga dan membela keluhuran agama Islam. b)    Menjaga reputasi dan kemuliaan Nahdlatul Ulama. c)    Menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta Peraturan     Organisasi, serta peraturan-peraturan organisasi lainnya. d)    Membayar iuran anggota. Setiap anggota biasa berhak : a)    Mendapat...
Next »

Kepanitian Kegiatan IPNU dan organisasi Lain

-
Gambar
Oleh : Moh. Mabrur A. Maima (Ketua Angkatan REPTIL 14) Moh. Mabrur A. maima PENDAHULUAN Panitia kegiatan adalah institusi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan organisasi sesuai tingkatan masing-masing dalam upaya melaksanakan suatu program organisasi dan bertanggungjawab kepada seluruh pengurus organisasi sesuai dengan tingkatannya masing-masning. Tujuan umum pembentukan kepanitiaan adalah: 1. Merencanakan, mengelola, melaksanakan memonitor dan mengevaluasi seluruh   tahapan-tahapan pelaksanaan suatu kegiatan. 2. Mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan suatu kegiatan. 3. Mengelola materi kegiatan. 4. Pengkondisian dan penciptaan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan PEMBIDANGAN TUGAS Tugas-tugas personalia dalam panitia adalah merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan, oleh sebab itu setiap anggota panitia dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan, memelihara da...
Next »

PO IPNU

-
PERATURAN ORGANISASI (PO) IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian ……..nomer satu sampai tujuh merupakan poin. pengertian kepengurusan dari Pimpinan Pusat sampai pimpinan Ranting 8. Koordinator wilayah, selanjutnya disingkat Korwil, adalah jabatan non-struktural yang ada di Pimpinan Pusat untuk membantu ketua umum dalam mengkoordinasikan Pimpinan Wilayah. 9. Koordinator daerah, selanjutnya disingkat Korda,adalah jabatan non-struktural yang ada di Pimpinan Wilayah untuk membantu ketua dalam mengkoordinasikan Pimpinan Cabang. 10. Koordinator kecamatan, selanjutnya disingkat Korcam, adalah jabatan non-struktural yang ada di Pimpinan Cabang untuk membantu ketua dalam mengkoordinasikan Pimpinan Anak Cabang. 11. Prosedur Pembentukan Organisasi adalah tahapan  langkah yang harus ditempuh dalam proses pembentukan kepengurusan IPNU, baik di tingkat PW, PC, PCI, PAC, maupun PR dan PK. 12. Restrukturisasi adalah pembaruan kepengurus...
Next »